Melindungi Nelayan Dengan Advokasi

Sejak 2011, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan program advokasi nelayan yang ditangkap oleh negara tetangga. Advokasi ini dilakukan karena berdasarkan pengamatan, ternyata kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia, khususnya di wilayah perairan yang berbatasan  dengan negara lain sering menyebabkan nelayan tersebut secara tidak sengaja memasuki wilayah perairan negara lain. Hal ini disebabkan beberapa hal. Yaitu, keterbatasan sarana yang dimiliki seperti peta, kompas, global positioning system (GPS), serta kemampuan para nelayan untuk memahami dan menggunakan teknologi dalam melakukan penangkapan ikan.

Program advokasi nelayan tidak dilakukan secara sendiri oleh KKP, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), tapi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, utamanya Kementerian Luar Negeri sebagai salah satu pihak yang sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan program advokasi nelayan ini. Berbagai kegiatan advokasi yang telah dilaksanakan, didukung oleh Kedutaan Besar maupun Konsulat Jenderal di negara yang bersangkutan.

Tingkatkan Pelayanan, KKP Benahi Pelabuhan Perikanan

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) membenahi fasilitas sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman untuk meningkatkan operasional dan pelayanan sehingga meningkatkan daya tarik bisnis.

“Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan ini sebagai langkah nyata KKP untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada komoditas kelautan dan perikanan,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo saat meresmikan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) dan Kantor UPT di PPS Nizam Zachman, Jakarta, Rabu (3/10/2012).

Sharif mengemukakan hal itu terkait kesiapan infrastruktur dan pelayanan yang prima PPS Nizam Zachman dalam menyambut perkembangan usaha perikanan yang semakin pesat.